Bupati Lebak Resmikan BUMDes, Aktivis Kritisi Banyak yang Gagal

Lebak, - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Unit Pengelola Wisata Alam Ranggawulung yang terletak di Desa Curugbitung. Bertempat di Kampung Cokel Curugbitung, Sabtu (11/12/21). 

Dalam sambutannya Bupati sangat mengapresiasi upaya ikhtiar yang dilakukan oleh Desa Curugbitung didalam pengelolaan Bumdes, diantaranya Wisata Alam Kawasan Bumi Perkemahan Ranggawulung.

Baca juga: Hasil Quick Count Pemenang Pilkades Serentak 2022 di Lebak Selatan

Bupati mengatakan Peresmian Bumdes dan Unit Pengelola Wisata Alam Ranggawulung menunjukkan, bahwa sektor pariwisata masih terus menggeliat walaupun dalam kondisi pandemi. 

"Untuk itu saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semoga para pelaku usaha industri pariwisata serta pengelola objek wisata di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak dapat mengikuti jejak kawasan Bumi Perkemahan wisata alam ranggawulung. Untuk turut bersama-sama menyemarakan geliat pariwisata Lebak, yang produktif dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lebak, " ujar Iti Octavia.

Baca juga: Mohammad Toha: Punya Otonomi Penuh, Desa Harus Diawasi

Bupati juga berharap, kedepan Kawasan Bumi Perkemahan Wisata Alam Ranggawulung ini dapat menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di kawasan Curugbitung dan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes dan PAD Kabupaten Lebak. 

Beliau juga berpesan kepada pengelola untuk mengedepankan asas transparansi, menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang dapat bekerjasama dengan Bank Sampah. 

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

Terpisah, aktivis Lebak Selatan, Eman Sudarmanto mengkritisi BUMDes di desa-desa banyak yang gagal. Menurutnya, harus ada kajian yang mendalam terkait usaha-usaha di desa yang mayoritas gagal.

"Pengamatan kami, BUMDes itu banyak yang gagal, dan itu serapan anggarannya ga sedikit. Hal ini perlu di evaluasi, karena mayoritas gagal dalam menjalankan usahanya, walaupun memang ada sejumlah desa yang berhasil mengelola usahanya, " ungkapnya.

Baca juga: Koperasi SSM Diduga Peras Warga Desa Karang Sari, Kades dan LEMBAPHUM Kalteng Turun Tangan

Ketua PW GNPK-RI Banten ini juga, selain meminta evaluasi menyeluruh, meminta agar anggaran BUMDes dipertanggungjawabkan.

"Anehnya, ketika usaha BUMDes di desa gagal, seperti tidak ada tindakan dan pertanggungjawaban. Bahkan kami duga, walaupun usahanya gagal, namun pada tahun berikutnya, desa tersebut masih bisa mendapatkan gelontoran anggaran BUMDes lagi, " tutupnya. 

Baca juga: Musrenbang Desa Pasir Jaya Jaring Usulan dan Aspirasi Warga

(Red)